Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pembiayaan Proyek KRL Surabaya  

Posted by Rizky Rangga Wijaksono in


Pada 2015 kemacetan Surabaya diprediksi bakal makin parah bahkan bisa saja lalulintas berhenti. Salah satu upaya Pemkot Surabaya dalam mengatasi kemacetan adalah berupaya merealisasi proyek Kereta Rel Listrik (KRL). Karena itu, gagasan Kereta Monorel Elevated. Namun pembangunan KRL di Surabaya ini masih tertunda. Proyek yang bekerjasama dengan Pemerintah Prancis itu seharusnya dimulai tahun 2009 ini. Namun karena belum ada keputusan dari pemerintah pusat maka proyek itu tak bisa dilakukan. yang mengadopsi hasil penelitian Societe Nationale des Chemins de Fer (SNCF), atau PT KA-nya Prancis, perjalanan ke berbagai rute yang dilalui, seperti dari Surabaya ke Bandara Juanda atau sebaliknya, bisa dipersingkat. Bahkan, SNCF berani memprediksi bahwa penumpang KRL Surabaya akan mencapai 50.000 orang/hari.


Berdasarkan hasil kajian analisa Feasibility Study proyek pembangunan KRL didapatkan nilai BCR paling tinggi adalah 1,136 yang berlaku untuk investasi jenis angkutan KRL dengan jalur melayang dengan sistem tiket flat seharga Rp. 10.000, masa investasi selama 40 tahun, asumsi kenaikan harga 20% tiap 5 tahun, payback period positif mulai tahun ke 9 selama investasi. Keuntungan pada tahun ke 40 sebesar Rp. 41.512.089,81, merupakan keuntungan yang sangat kecil dibanding pengeluaran tiap tahun sehingga hampir tidak memungkinkan adanya investor yang bersedia melakukan investasi tanpa bantuan pemerintah. Harga tiket Rp. 10.000 masih dirasakan terlalu mahal apabila dibandingkan dengan angkutan umum yang lain.

Berdasarkan rencana, Kereta Monorail Elevated akan menggunakan jalur rel yang akan dibangun sepanjang 22 kilometer tepat di atas perlintasan jalur rel yang menghubungkan Stasiun Sidotopo ke arah Stasiun Gubeng, Wonokromo, Waru, Sedati dan berbelok ke arah Juanda.


Menurut Bambang DH dana yang bakal terserap untuk proyek ini diperkirakan menelan dana sekitar Rp 1 triliun. Sebelumnya investor swasta asing dari Cina telah bersedia untuk menjalin kerjasama dalam pembangunan proyek KRL ini. Namun, sampai sekarang pembiayaan proyek KRL ini masih belum ada ketidakjelasan.

Dengan ketidakjelasan pembiayaan pada pembangunan KRL ini maka perlu adanya skenario pembiayaan yakni :
1. Skenario pertama adalah sharing biaya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Dengan anggaran sharing yang telah ditentukan, misalnya pemerintah pusat dan pemprov 80% dan pemkot 20%.
2.Jika dari skenario pertama gagal, maka skenario kedua adalah dengan skema joint venture yakni sharing dari pemerintah dan investor. Jika pemerintah tersendat dalam pembiayaan pembangunan maka sisa dana investai akan ditutupi oleh sharing pemerintah dan investor. Dengan sistem investasi,pemerintah menganggari pembebasan lahan, kontruksi dan pengadaan transportasi sedangkan investor pada operasional.

Dengan adanya skenario-skenario tersebut maka diharapkan pembangunan dan pengembangan KRL di Surabaya dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

This entry was posted at 09.08.00 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

8 komentar

1 triliun bukan dana yg kecil,,
menurut anda sendiri apakh mgkin direalisasikannya kasus ini?
pemerintah & asing?
memang cukup menarik..
tapi apakah setimpal dengan yg akan dterima?apa dpt mngembalikan yg 1 triliun tadi?
mengingat negar ini tak semaju negara ttgga yg udah punya MRT..
bgaimna dgn perawatannya, mengingat dananya yg pas-pas an??
apakah akan senasib dgn BUSWAY jkt yg takterawat?

13 Januari 2011 pukul 09.12

1 Triliun???
buad dana kereta api listrik,,
wiiii...
kurang banyak tuh dana,
lebih baik dana 1 triliun itu dibagiin sm biaya renovasi alat transportasi yang udah tua. tua itt nah kkeg bussway, kereta api tanpa listrik,
toh qlo mw buad KRL mah knpa smpe skrg blm terealisasi..
ntar malahan dana 1 triliun itt bagi 2 sm pemerintah,,
hedewww...
T.T
ckckckc

13 Januari 2011 pukul 09.39

Dengan melibatkan swasta dalam kasus proyek transportasi publik, apakah justru tidak memperkeruh keadaan??

Dalam arti bgini, mengingat orientasi swasta adalah mendapat keuntungan. dikawatirkan KRL yang smula ditujukn utk masyarakat luas malah tdk dpt trjngkau oleh masyarakat luas hanya gara-gara pihak swasta brusaha mmperoleh keuntungn lebih.

Bagaimana mnurut anda antisipasi trhdap hal trsbut??

krna pda dsarnya sya juga brhrap ada KRL di Sby..

13 Januari 2011 pukul 09.52

Proyek ini memungkinkan utk direalisasikan, mngingat proyek udah smpe MoU di PT Kereta Api,..

Kerja sama pemerintah dan swasta saat ini memang sering dilakukan mengingat pemerintah sring trkendala dngan anggaran biaya dalam pembngunan proyek sehingga mreka menggandeng swasta untuk membantu....

Timbal baliknya, mreka berhak memperoleh saham yg pembagiannya jg diatur dlm MoU dan mendapatkan keuntungan dri beroperasinya KRL itu nanti...

Untuk di Surabaya, pengadaan Busway mmbuthkan dana yg lebih besar krena prlu pengadaan dan persiapan yg lebih besar sprti pelebaran jalan dll,

Dan kalau ditanya, apakah justru tidak memperkeruh keadaan?? Gak dong, pemerintah juga gak bodoh2 amat...
sebelum mlakukan kerjasama, udah ada perjanjian nya..... jdi slama proyek brjalan dan udah dpegang swasta. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas gtu...

13 Januari 2011 pukul 19.06

apa saja instrumen pembiayaan yang dipakai disini?

13 Januari 2011 pukul 20.32

Bagus....
Permasalahan monorel ini memang pada dasarnya belum terlaksana karena track pelayanan yang belum jelas... Apalagi akan ada toll tengah...

Kebutuhan utama transportasi di Surabaya saat ini masih berkutat pada pelayanan jalan, karena terbukti lebih efektif daripada pendekatan lainnya,.,,

Untuk masalah pembiayaan...
1)Apa landasan/kriteria mengggunakan skim pembiayaan tersebut sebagai sumber pembiayaan pembangunan KRL ?
2)apabila sharing antar pemerintah, alur pnganggarannya seperti apa?
3)JV memiliki kelemahan salah satunya adalah perbedaan pandangan mendasar antara pemerintah (pelayanan)dan swasta(profit), bagaimana memanajemeninya?

13 Januari 2011 pukul 21.15

untuk saat ini instrumennya msh dala sharing biaya pemenerintah pusat, pemprov dan pemmkot. jdi msh sputar APBN dan APBD.

ya trima kasih...
Saat ini skema yg diutamakan msh tetap sharing anata pemerintah pusat, pemprov dan pemkot. Krena pda dsarnya, pemkot telah menganggarkan untuk proyek besar ini.
Selain itu, ad Panrik PT KA jga di Surabaya menjadi pendekatan lain dalam segi pengadaan barang, sehingga pendekatan dan kerja sama dengan pemerintah dianggap lebih meudah. oleh krena itu skima ini ttap dapat dijalankan.
Alur nya adalah dari penganggaran masing2 pemerintah....
Pemerintah dari APBN. pemprov dan Pmkot dari APBD yg besrnya Pusat dan pemprov 80% dan pemkot 20%
Memanajemeninya dngan perjanian sebelum kerjasama dilakukan selain itu pemerintah jga sbgai regulator dan pengwas..
Saran saya, bsa jga membentuk kelembagaan khusus untuk mengawasi brjalannya kgiatan KRL trsebut.

13 Januari 2011 pukul 23.02

menurut saya, optimalisasi pemerintah dalam pembiayaan proyek KRL ini dapat dilakukan melalui skenario pertama, yaitu kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi, kota. optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan memngoptimalkan dana khusus dari APBN.

13 Januari 2011 pukul 23.19

Posting Komentar